Bupati Kotabaru menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini berlangsung di lokasi pembangunan PT PP Tanah Merah, Kabupaten Tanah Bumbu, dan menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan Jembatan Pulau Laut.
FGD tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Tanah Bumbu, tenaga ahli gubernur, perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan, sejumlah perwakilan dinas terkait, serta seluruh kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan.
Dalam forum tersebut, agenda utama difokuskan pada keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut. Proyek ini juga masuk dalam 10 program prioritas Gubernur Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Bupati Kotabaru dalam keterangannya menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal setiap kebijakan strategis agar berjalan selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Pemerintah daerah sangat mendukung percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan urat nadi ekonomi yang akan menjadi akses vital bagi konektivitas wilayah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran jembatan tersebut menjadi harapan besar masyarakat Kotabaru, terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar daerah ke berbagai destinasi unggulan di Kotabaru.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin, menilai pembangunan jembatan ini akan menjadi solusi permanen dalam membuka isolasi wilayah. Dengan akses yang semakin terbuka, distribusi barang dan jasa diyakini akan lebih lancar, sehingga mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, program strategis ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru,” ungkapnya.
Sementara itu, tenaga ahli gubernur, Fajar, mengingatkan para kontraktor agar bekerja secara maksimal mengingat pentingnya proyek tersebut yang membutuhkan anggaran besar.
“Gubernur Kalimantan Selatan berpesan agar pembangunan ini berjalan tanpa kendala signifikan, sehingga target penyelesaian pada akhir 2028 dapat tercapai dan jembatan bisa segera difungsikan,” katanya.
Selain itu, pihak pelaksana proyek juga diminta untuk rutin melaporkan progres pembangunan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut memiliki panjang sekitar 6,4 kilometer dan telah dimulai sejak tahun 2024 dengan target penyelesaian pada 2028. Total anggaran proyek ini mencapai sekitar Rp6,14 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD.
Proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru. (Gusti Mahmuddin Noor)
