Pertanyaan-pertanyaan tajam yang diajukan oleh beberapa profesor di Muscat, Oman, bukan sekadar rasa ingin tahu akademik, tetapi refleksi kritis terhadap paradoks besar yang melekat pada Indonesia.
Sebuah negara yang secara formal menganut demokrasi, tetapi dalam praktiknya kerap dianggap berantakan. Sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masih bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan. Dan sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun terus dihantui oleh praktik korupsi yang terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab secara sederhana, karena menyentuh lapisan sejarah, politik, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.
Demokrasi Indonesia seringkali disebut berantakan bukan karena ketiadaan prosedur, melainkan karena lemahnya substansi. Secara formal, Indonesia memiliki institusi demokrasi yang lengkap: pemilu yang rutin, lembaga perwakilan, dan sistem checks and balances. Namun dalam praktiknya, demokrasi sering tereduksi menjadi sekadar mekanisme elektoral. Proses politik lebih banyak ditentukan oleh kekuatan modal, jaringan kekuasaan, dan transaksi kepentingan. Akibatnya, representasi politik tidak selalu mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan kepentingan kelompok tertentu.
Fenomena ini berkaitan erat dengan kuatnya pengaruh oligarki dalam sistem politik Indonesia. Sejumlah kecil elite dengan kekuatan ekonomi besar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses politik secara signifikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi kehilangan makna sebagai sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, dan berubah menjadi arena kompetisi antar elite. Rakyat tetap memilih, tetapi pilihan yang tersedia seringkali telah disaring oleh kepentingan tertentu.
Pertanyaan tentang mengapa negara yang kaya sumber daya alam tetap miskin membawa kita pada apa yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya”. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadi modal untuk pembangunan, tetapi dalam banyak kasus justru menjadi sumber konflik dan ketimpangan. Pengelolaan sumber daya yang tidak transparan dan tidak akuntabel memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh kelompok tertentu. Keuntungan yang dihasilkan tidak didistribusikan secara merata, sehingga masyarakat luas tidak merasakan manfaatnya secara signifikan.
Selain itu, ketergantungan pada sektor ekstraktif juga membuat ekonomi menjadi rentan. Ketika harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa pada perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan, jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi dan pengelolaan yang baik. Dalam konteks ini, persoalan bukan terletak pada kurangnya sumber daya, tetapi pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola.
Pertanyaan ketiga tentang korupsi dalam negara dengan mayoritas Muslim juga membuka ruang refleksi yang lebih dalam. Secara normatif, ajaran Islam sangat menekankan kejujuran, keadilan, dan amanah. Namun dalam praktik sosial, nilai-nilai tersebut tidak selalu terinternalisasi dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara ajaran normatif dan realitas sosial. Agama seringkali hadir dalam ruang ritual, tetapi belum sepenuhnya menjadi landasan dalam praktik kehidupan publik.
Korupsi yang bersifat terstruktur menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem. Ketika korupsi telah menjadi bagian dari cara kerja institusi, maka upaya pemberantasannya menjadi jauh lebih sulit. Praktik ini seringkali melibatkan jaringan yang luas, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak selalu mampu bekerja secara efektif, karena berhadapan dengan kekuatan yang memiliki pengaruh besar.
Faktor budaya juga seringkali disebut sebagai salah satu penyebab, meskipun hal ini perlu dilihat secara hati-hati. Budaya bukan sesuatu yang statis, melainkan terus berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa yang sering disebut sebagai “budaya korupsi” sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara sistem yang lemah dan insentif yang salah. Ketika sistem tidak memberikan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran, maka perilaku menyimpang cenderung akan terus berulang.
Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk kualitas demokrasi. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang rendah cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik seperti politik uang atau propaganda. Hal ini memperkuat siklus yang sulit diputus, di mana kualitas kepemimpinan yang dihasilkan tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk jangka panjang.
Namun demikian, penting untuk tidak melihat Indonesia secara pesimistis semata. Di tengah berbagai persoalan, terdapat juga banyak inisiatif dan gerakan yang berupaya mendorong perubahan. Masyarakat sipil, media, dan sebagian aktor politik terus berjuang untuk memperbaiki sistem yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Pertanyaan-pertanyaan dari para profesor di Muscat seharusnya tidak hanya dijawab secara defensif, tetapi dijadikan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perbaikan. Kritik dari luar seringkali memberikan perspektif yang berbeda, yang dapat membantu kita melihat masalah dengan lebih jernih. Dalam konteks ini, penting untuk membuka diri terhadap berbagai pandangan, tanpa kehilangan kepercayaan diri sebagai bangsa.
Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terletak pada satu faktor tunggal, tetapi pada kombinasi berbagai aspek yang saling berkaitan. Demokrasi yang berantakan, kekayaan yang tidak merata, dan korupsi yang terstruktur adalah gejala dari sistem yang belum sepenuhnya matang. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat institusi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan membangun kesadaran kolektif yang lebih baik. Tanpa itu, paradoks yang dipertanyakan akan terus berulang dalam berbagai bentuk.
Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
