Sejumlah titik ruas jalan poros di Kabupaten Kotabaru kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, setiap musim hujan tiba, jalan utama tersebut kerap tergenang banjir akibat saluran parit dan drainase yang dinilai belum berfungsi optimal. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berdampak pada sebagian pemukiman warga sekitar.
Fenomena tersebut ramai diperbincangkan masyarakat, baik di forum warga maupun media sosial. Banyak pihak menilai, persoalan drainase sudah saatnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah seorang warga mengungkapkan, genangan air di jalan poros membuat aktivitas pengendara semakin terganggu.
“Kalau pembatas jalan sebenarnya bagus untuk ketertiban lalu lintas. Tapi karena jalan sempit, begitu ada kendaraan parkir langsung macet. Apalagi ditambah genangan air, makin parah kemacetannya,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi keberadaan pembatas jalan yang membuat kawasan perkotaan tampak lebih rapi.
“Memang bagus ada pembatas jalan, apalagi di tengahnya dipasang tiang lampu, jadi lebih tertib dan enak dipandang. Hanya saja harus dibarengi solusi drainase supaya tidak menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Sejumlah warga juga menilai, meski pemerintah daerah sudah melakukan upaya normalisasi aliran sungai di beberapa titik, namun banjir belum teratasi sepenuhnya.
“Setahu saya sudah ada penggalian aliran sungai, tapi masih ada kendala yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai terjadi musibah atau kecelakaan lalu lintas gara-gara genangan air,” ungkap seorang warga lainnya.
Secara geografis, banjir di Kotabaru biasanya cepat surut karena air langsung mengalir ke laut. Namun bagi warga di dataran rendah, kondisi ini tetap merepotkan karena rumah mereka sering terdampak sebelum air benar-benar hilang.
Tokoh masyarakat Kotabaru, Noor Ipansyah, menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
“Di hulu harus ada reboisasi dan kesadaran masyarakat agar tidak membuang limbah ke aliran sungai. Di hilir perlu normalisasi sungai dan perbaikan drainase induk hingga pemukiman,” ujarnya.
Ia juga menilai, persoalan banjir ini sama kompleksnya dengan krisis air bersih.
“Seharusnya sudah ada hasil konkret penanganannya. Namun semua kembali pada political will Bupati dan DPRD, apakah mau memfokuskan anggaran untuk itu dengan memangkas kegiatan yang bukan prioritas,” tegasnya.
Hingga kini, masyarakat Kotabaru masih menunggu langkah nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem drainase sekaligus mengantisipasi banjir musiman di ruas jalan poros. (Gusti Mahmuddin Noor)
