Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Public Communication Summit 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi publik dan pengelolaan isu di era digital. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Muhammad Muslim, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai strategi komunikasi publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
“Acara hari ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu sangat deras. Yang paling masif saat ini justru berkembang di media sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut juga menjadi implementasi dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi publik.
Sementara itu, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Subhan Nor Yaumil, menegaskan pentingnya membangun sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, pengelolaan komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik adalah instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dan respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang digital agar pemerintah mampu menghadirkan komunikasi yang transparan, akurat, dan membangun dialog yang sehat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mendukung penuh penguatan komunikasi publik dan sinergi pengelolaan isu di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, Pemkab Kotabaru akan terus memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Diskominfo, dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan setiap isu strategis dapat ditangani secara cepat, transparan, dan berbasis data.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh kabupaten/kota lainnya dengan tujuan memastikan komunikasi pemerintah berpihak pada masyarakat, melindungi reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju serta berdaya saing,” tegasnya.
Public Communication Summit 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang berkompeten di bidang komunikasi dan kehumasan, di antaranya Dudy Rudianto dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jojo S. Nugroho dari Universitas Indonesia, Ani Natalia Pinem dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, serta Dahlan Dahi selaku CEO Tribun Network.
Kegiatan yang diikuti para kepala daerah, wakil kepala daerah, serta Kepala Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tersebut ditutup dengan peresmian Public Communication Summit 2026 dan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama, sebagai bentuk kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun komunikasi publik yang terintegrasi, responsif, dan terpercaya. (Gusti Mahmuddin Noor)
