Diskursus tentang mazhab dalam Islam kerap kali terjebak dalam simplifikasi yang reduktif, padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Istilah seperti “Syiah progresif”, “Sunni akomodatif”, dan “Wahabi hipokrit” sering muncul sebagai label dalam membaca dinamika geopolitik regional. Namun, penggunaan istilah tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka analisis yang hati-hati agar tidak berubah menjadi sekadar propaganda. Geopolitik Timur Tengah memang tidak bisa dilepaskan dari identitas keagamaan, tetapi ia juga dipengaruhi oleh kepentingan negara, ekonomi, dan kekuasaan (Gerges, 2018). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih reflektif menjadi sangat penting. Kita perlu membedakan antara realitas objektif dan konstruksi narasi.
Istilah “Syiah progresif” biasanya merujuk pada cara Iran memposisikan diri sebagai kekuatan perlawanan terhadap dominasi Barat dan Israel. Dalam narasi ini, Syiah tidak hanya dipahami sebagai mazhab teologis, tetapi juga sebagai identitas politik yang aktif. Iran menggunakan simbol-simbol sejarah seperti Karbala untuk membangun semangat resistensi. Ini memberikan dimensi ideologis yang kuat dalam kebijakan luar negeri (Nasr, 2006). Namun, menyebutnya “progresif” juga perlu dikaji secara kritis. Apakah progresif dalam arti emansipatif, atau sekadar dalam konteks perlawanan geopolitik? Pertanyaan ini penting agar analisis tidak berhenti pada label.
Sementara itu, “Sunni akomodatif” sering dilekatkan pada negara-negara Arab yang cenderung menjaga hubungan dengan Barat. Dalam banyak kasus, negara-negara ini memilih stabilitas dan pragmatisme daripada konfrontasi. Kebijakan luar negeri mereka sering kali berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keamanan. Ini membuat mereka terlihat lebih moderat dalam kacamata internasional (Al-Rasheed, 2010). Namun, akomodasi ini juga mengundang kritik. Sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk kompromi terhadap ketidakadilan global. Di sinilah muncul perdebatan antara pragmatisme dan idealisme.
Label “Wahabi hipokrit” adalah yang paling kontroversial dan problematik. Istilah ini sering digunakan secara polemis untuk mengkritik inkonsistensi antara doktrin dan praktik politik tertentu. Namun, penggunaan kata “hipokrit” berisiko memperkeruh dialog dan memperdalam polarisasi. Dalam analisis akademik, lebih produktif untuk membahas kebijakan dan dampaknya daripada memberi label moral yang menyederhanakan (Kepel, 2002). Kritik tetap penting, tetapi perlu disampaikan dengan presisi. Tanpa itu, diskursus akan kehilangan kualitasnya.
Geopolitik regional Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari persaingan kekuatan antara Iran dan negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi. Persaingan ini sering dibingkai sebagai konflik Syiah versus Sunni. Namun, reduksi seperti ini mengabaikan dimensi politik yang lebih luas. Kepentingan kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh regional memainkan peran yang sangat besar (International Crisis Group, 2018). Identitas mazhab sering kali menjadi alat mobilisasi, bukan penyebab utama. Memahami hal ini penting untuk menghindari kesimpulan yang keliru.
Iran, dalam banyak hal, berhasil membangun narasi perlawanan yang kuat. Ini memberikan daya tarik bagi kelompok-kelompok tertentu di kawasan. Namun, narasi ini juga memiliki konsekuensi geopolitik yang signifikan. Dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu menciptakan ketegangan dengan negara lain (Dabashi, 2007). Hal ini memperumit upaya stabilitas regional. Oleh karena itu, penting untuk melihat strategi ini secara kritis. Perlawanan tidak selalu menghasilkan stabilitas.
Di sisi lain, negara-negara Sunni yang dianggap akomodatif juga menghadapi dilema. Mereka harus menyeimbangkan antara tekanan eksternal dan legitimasi internal. Hubungan dengan Barat memberikan keuntungan ekonomi dan keamanan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan resistensi domestik (Roy, 1994). Masyarakat tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ini menciptakan dinamika politik yang kompleks.
Peran aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan kekuatan global lainnya juga sangat menentukan. Intervensi dan aliansi strategis membentuk dinamika kawasan. Dalam banyak kasus, konflik lokal menjadi bagian dari persaingan global (CFR, 2020). Ini membuat penyelesaian konflik menjadi semakin sulit. Kepentingan global sering kali bertabrakan dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, solusi tidak bisa hanya bersifat regional.
Media dan narasi publik juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi. Label-label seperti yang disebutkan sebelumnya sering diperkuat oleh framing media. Ini mempengaruhi cara masyarakat memahami konflik. Persepsi yang bias dapat memperdalam polarisasi (Chatham House, 2019). Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting. Masyarakat perlu mampu membedakan antara fakta dan opini.
Dalam konteks ini, penting untuk mendorong dialog lintas mazhab. Polarisasi hanya akan memperburuk situasi. Sejarah Islam menunjukkan bahwa keberagaman mazhab adalah bagian dari dinamika intelektual (Sachedina, 2001). Perbedaan tidak harus berujung pada konflik. Justru, ia bisa menjadi sumber kekayaan pemikiran. Namun, ini membutuhkan komitmen dari semua pihak.
Selain itu, faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Banyak konflik di kawasan memiliki akar ekonomi yang kuat. Ketimpangan dan perebutan sumber daya sering menjadi pemicu utama (World Bank, 2021). Mazhab kemudian digunakan sebagai legitimasi. Ini menunjukkan bahwa solusi harus mencakup dimensi ekonomi. Tanpa itu, konflik akan terus berulang.
Generasi muda memiliki peran penting dalam mengubah dinamika ini. Mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan memiliki akses informasi yang luas. Ini memberikan peluang untuk membangun narasi yang lebih inklusif. Namun, mereka juga rentan terhadap disinformasi (UNDP, 2022). Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci. Generasi muda harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis.
Pada akhirnya, penggunaan label seperti “progresif”, “akomodatif”, dan “hipokrit” harus dipahami sebagai bagian dari konstruksi wacana. Ia mencerminkan perspektif tertentu, bukan kebenaran absolut. Analisis yang matang harus mampu melampaui label tersebut (Foucault, dalam analisis wacana). Fokus seharusnya pada kebijakan, dampak, dan konteks.
Dinamika geopolitik regional akan terus berubah seiring dengan perkembangan global. Aliansi dapat bergeser, dan kepentingan dapat berubah. Dalam situasi ini, fleksibilitas menjadi penting. Negara dan masyarakat harus mampu beradaptasi (Mearsheimer, 2001). Namun, adaptasi tidak berarti kehilangan prinsip.
Dengan demikian, memahami respon berbagai kelompok dalam Islam terhadap dinamika geopolitik membutuhkan pendekatan yang lebih dalam dan kritis. Label yang digunakan harus menjadi pintu masuk, bukan kesimpulan akhir. Dunia Islam memiliki kompleksitas yang tidak bisa direduksi (Nasr, 2006). Oleh karena itu, dialog, refleksi, dan analisis yang jujur menjadi sangat penting.
Penulis: Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
DAFTAR REFERENSI :
Al-Rasheed, M. (2010). A history of Saudi Arabia (2nd ed.). Cambridge University Press.
Chatham House. (2019). Sectarianism and international relations in the Middle East. Royal Institute of International Affairs.
Council on Foreign Relations (CFR). (2020). Iran’s influence in the Middle East. https://www.cfr.org
Dabashi, H. (2007). Iran: A people interrupted. The New Press.
Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge. Pantheon Books.
Gerges, F. A. (2018). Making the Arab world: Nasser, Qutb, and the clash that shaped the Middle East. Princeton University Press.
International Crisis Group. (2018). Iran’s regional role and regional tensions. https://www.crisisgroup.org
Kepel, G. (2002). Jihad: The trail of political Islam. Harvard University Press.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company.
Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W. W. Norton & Company.
Roy, O. (1994). The failure of political Islam. Harvard University Press.
Sachedina, A. (2001). The Islamic roots of democratic pluralism. Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Arab human development report. https://www.undp.org
World Bank. (2021). Middle East and North Africa economic update. https://www.worldbank.org
