Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, menghadiri kegiatan pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Agenda yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan Kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, BUMD harus dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), meningkatkan kinerja, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan BUMD tidak semata berorientasi pada profit, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dinilai menjadi kunci dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD serta penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat dan profesional.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (Gusti Mahmuddin Noor)
