Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat penyusunan strategi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Rabu (3/9/2025), di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.
Rapat ini difokuskan pada implementasi transformasi tata kelola isu publik berbasis media sosial di lingkup Pemkab Kotabaru.
Staf Ahli Bupati Kotabaru, Zaenal Arifin, menegaskan pentingnya langkah terstruktur dalam mengelola akun resmi pemerintah daerah. Menurutnya, peran admin media sosial harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari penunjukan pengelola hingga strategi komunikasi di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube.
“Media sosial akan menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dan pedoman yang jelas agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli lainnya, Johanuddin, menambahkan bahwa publikasi informasi pemerintah sebaiknya dilakukan oleh tim khusus agar lebih terarah dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menilai regulasi menjadi hal penting dalam pengelolaan media sosial. Menurutnya, berbeda dengan media cetak maupun elektronik yang berbadan hukum, media sosial dikelola secara bebas sehingga rawan disalahgunakan.
“Dengan adanya regulasi, kita bisa memberi perlindungan kepada admin resmi yang ditugaskan. Tantangan lain adalah bagaimana mencegah informasi liar yang beredar tanpa kendali,” jelasnya.
Dukungan serupa datang dari perwakilan Dinas Kesehatan Kotabaru. Mereka menekankan pentingnya setiap SKPD memiliki penanggung jawab khusus untuk menjawab isu publik di media sosial agar informasi tetap satu suara di bawah koordinasi pimpinan dinas.
Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, para staf ahli bupati, asisten setda, BKPSDM, serta seluruh anggota tim efektif.
Hasil strategi yang disusun diharapkan menjadi pedoman resmi bagi Pemkab Kotabaru dalam merespons isu publik sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat melalui media sosial. (Gusti Mahmuddin Noor)
