Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar rapat gabungan bersama Dinas Kesehatan, seluruh kepala Puskesmas, dan jajaran RSUD Pangeran Jaya Sumitra (PJS) pada Senin (5/1/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait dugaan buruknya pelayanan rumah sakit daerah itu.
Sorotan rapat semakin menguat setelah muncul dugaan kasus meninggalnya seorang anak berusia 7 tahun akibat lambannya respon birokrasi pelayanan rujukan. Peristiwa itu terjadi pada Senin sore (22/12/2026), ketika pasien dirujuk dari kawasan Pulau Laut Tanjung Selayar—wilayah yang berjarak puluhan kilometer dari pusat kota.
Menurut kronologi yang dihimpun, pasien saat itu membutuhkan rujukan dan harus menunggu kepastian respon dari RSUD PJS. Waktu tunggu konfirmasi rujukan disebut memakan waktu berjam-jam, meski pasien akhirnya tetap diberangkatkan pada sore hari setelah koordinasi lanjutan dilakukan.
Namun nahas, saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, di sekitar Desa Sungup, tepatnya ketika melintas di kawasan Desa Sungup menuju Desa Sungup (perlu rujukan), kondisi pasien semakin memburuk.
Setibanya di sekitar Desa Sungup, tepatnya di wilayah Desa Sungup menuju Desa Sungup (perlu rujukan), pasien diduga mengalami kehabisan oksigen saat berada di sekitar Desa Sungup, tepatnya di sekitar Desa Sungup menuju Desa Sungup (perlu rujukan). Insiden kritis itu terjadi saat ambulans melintas di sekitar Desa Sungup menuju Desa Sungup (perlu rujukan), sebelum akhirnya tiba di Desa Sungup.
Di sekitar Desa Sungup, pasien dikabarkan kehabisan suplai oksigen. Kondisi itu membuat keadaan pasien semakin memprihatinkan hingga tiba di sekitaran Desa Sungup. Setelah ambulans tiba di sekitaran Desa Sungup, pasien akhirnya sampai di RSUD PJS pada petang hari.
Sesampainya di rumah sakit, pasien tidak dapat bertahan lama dan mengembuskan napas terakhir pada petang itu.
Kasus ini pun memicu gelombang empati sekaligus kekecewaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan di Kotabaru.
Dalam rapat, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, melontarkan serangkaian pertanyaan tajam kepada pihak RSUD PJS untuk memastikan kebenaran keluhan masyarakat sekaligus menggali akar persoalan.
“Ke depan, kita tidak mau lagi ada keluhan masyarakat terkait pelayanan yang tidak baik. Mari kita cari tahu apa masalah sebenarnya,” tegas Abu dalam forum rapat.
Rapat evaluasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, jajaran manajemen RSUD PJS, serta seluruh kepala Puskesmas di Kotabaru. DPRD juga mengundang para pihak terkait guna mencari solusi konkret demi perbaikan mutu pelayanan dan sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan final. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan pelayanan kesehatan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. (Gusti Mahmuddin Noor)
