Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan setempat guna mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di daerah. Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kondisi sarana prasarana sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik, menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut, Senin (19/1/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, dan dihadiri jajaran Dinas Pendidikan Tanah Bumbu.
Dalam pertemuan itu, anggota dewan menyampaikan berbagai catatan terkait kondisi fisik sekolah, keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, serta persoalan administrasi yang masih dihadapi tenaga pendidik.
Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah masih ditemukannya sekolah dengan kondisi bangunan berdinding kayu, minimnya ketersediaan meja dan kursi siswa, serta keterlambatan penggajian guru honorer di sejumlah satuan pendidikan.
Kondisi tersebut dinilai perlu penanganan serius agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Menanggapi persoalan keterbatasan sarana, Anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Sarinah, menekankan pentingnya pengadaan fasilitas pendidikan yang selaras dengan pembangunan ruang kelas baru. Ia menilai, pemenuhan sarana belajar harus direncanakan secara matang agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
“Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya supaya seluruh siswa terfasilitasi dengan baik,” ujar Sarinah
Selain pengadaan mebel, rapat juga membahas perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Komisi I menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas antarwilayah yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Isu lain yang turut dibahas adalah penanganan banjir yang kerap merendam SDN 3 Batulicin yang berlokasi di Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kegiatan belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa serta tenaga pendidik.
Menanggapi berbagai masukan dari legislatif, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh.
“Hampir 60 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai, sehingga belum semua kebutuhan sarana dapat dipenuhi secara bersamaan,” tegasnya.
Terkait persoalan guru di sekolah yang berstatus transisi dari swasta ke negeri, Disdik Tanah Bumbu mengusulkan solusi administratif agar penggajian guru tetap dapat berjalan sambil menunggu proses penyesuaian status kelembagaan.
Menutup rapat kerja tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, meminta Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih matang, terukur, dan berbasis skala prioritas, agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap setiap program pembangunan sekolah disertai perencanaan yang jelas dan terukur,” tutupnya. (Gunawan)
