Kehadiran Presiden Prabowo di tengah kerumunan 1.200 profesor semestinya menjadi peristiwa intelektual yang monumental. Dalam imajinasi ideal republik, itu adalah momen perjumpaan nalar dan kekuasaan, ruang di mana negara diuji oleh pengetahuan, dan pengetahuan diberi keberanian untuk berkata tidak. Namun yang terasa justru sebaliknya: kampus tampak kehilangan pesonanya, dan para insan akademik menjelma menjadi figur-figur yang kesepian di tengah keramaian.
Kampus hari ini semakin menyerupai ruang seremonial ketimbang arena dialektika. Ia ramai oleh agenda, penuh oleh gelar, dan tertib oleh protokol, tetapi miskin perdebatan substansial. Kehadiran 1.200 profesor tidak otomatis melahirkan 1.200 suara kritis. Yang hadir adalah kerumunan yang rapi, bukan pikiran-pikiran yang berani mengganggu. Tepuk tangan menggantikan pertanyaan, dan formalitas menyingkirkan dialektika.
Di titik inilah kampus mengalami krisis pesona. Pesona kampus bukan terletak pada kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan pada kemampuannya menjaga jarak kritis. Kampus yang terlalu dekat dengan negara berisiko kehilangan fungsi korektifnya. Ia berubah dari mercusuar pengetahuan menjadi lampu hias legitimasi menerangi kekuasaan tanpa menguji arahnya.
Kesepian insan akademik di tengah keramaian adalah gejala yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Kesepian ini bukan soal jumlah, melainkan soal posisi. Banyak akademisi memahami persoalan bangsa, melihat distorsi kebijakan, dan membaca potensi penyimpangan, tetapi memilih diam. Diam karena kenyamanan institusional, ketergantungan anggaran, atau sekadar takut kehilangan akses. Maka forum besar berubah menjadi ritual kehadiran, bukan peristiwa keberanian.
Metafora “kehilangan channel frekuensi” menjadi sangat relevan. Kampus dan negara berada dalam satu ruang, bahkan tampak sefrekuensi secara simbolik, tetapi justru terjadi penyeragaman gelombang. Kampus tidak lagi memancarkan sinyal alternatif; ia mengulang narasi resmi dengan bahasa akademik. Otonomi berpikir digantikan oleh sinkronisasi kepentingan. Di sinilah kampus kehilangan jati dirinya.
Padahal, negara yang kuat justru membutuhkan kampus yang kritis, bukan kampus yang jinak. Sejarah menunjukkan, banyak kegagalan kebijakan lahir bukan karena terlalu banyak kritik, melainkan karena terlalu sedikit koreksi. Kampus adalah sistem peringatan dini republik. Ketika ia berhenti berbunyi, negara berjalan tanpa kompas etik dan nalar.
Momen Presiden Prabowo di hadapan 1.200 profesor sejatinya bisa menjadi titik balik. Ia dapat membuka ruang debat substantif tentang arah demokrasi, ekonomi politik, kebijakan publik, dan masa depan kebebasan akademik. Namun jika kampus terus memilih aman dan nyaman, maka peristiwa semacam itu hanya akan menjadi foto besar tanpa makna historis.
Kampus harus menemukan kembali frekuensinya sendiri, frekuensi yang mungkin bising, tidak nyaman, dan kerap bertabrakan dengan kekuasaan. Sebab hanya dengan itulah pesona kampus kembali hidup. Intelektual tidak dilahirkan untuk sekadar hadir, melainkan untuk bersuara. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan ironi yang sama: kampus ramai oleh profesor, tetapi sunyi oleh nalar kritis.
Penulis: Dr. Muhammad Uhaib As’ad (akademisi, analis ekonomi politik dan kebijakan publik Kalimantan Selatan)
