Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menamakan diri Aksi Bersama Kabupaten Kotabaru menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa damai, Kamis (4/9/2025).
Aksi dimulai dari titik kumpul di depan Siwalk Siring Laut, lalu berjalan menuju Kantor DPRD Kabupaten Kotabaru dengan estimasi massa sekitar 25 hingga 50 orang. Massa membawa spanduk, karton, dan pengeras suara. Koordinator lapangan dipimpin Wahid Hasyim, S.H.
Beberapa elemen masyarakat yang bergabung antara lain :
1. Komunitas Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) Syahriansah, A.Md.
2. Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN) Hamdani
3. Praktisi Hukum Noor Ifansyah, S.H., M.H.
5. Anggota KAHMI Ahmad Gafuri, S.H., M.Hum.
6. Pemuda Revolusi M. Arsad Al Madani, S.M.
7. AC ARUN Rinto
8. Pemuda Tani Indonesia Suhermanto, S.P., M.P.
Setibanya di Gedung DPRD, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Ketua I Awaludin, S.Hut., Wakil Ketua II Khairil Anwar, serta sejumlah anggota dewan.
Hadir pula jajaran Forkopimda, di antaranya :
1. Kapolres Kotabaru AKBP Doli M. Tanjung, S.I.K.
2. Dandim 1004/KTB Letkol Inf Cecep Cahyadi, S.E., M.I.Pol.
3. Danlanal Kotabaru Letkol Laut (P) M.HARUN AL RASYID, S.T.,M.Tr.Opsla
4. Kapten Laut PM Vira Evendi.
Untuk menjaga ketertiban, aparat gabungan Polres, Kodim, Lanal, Dishub, Satpol PP, dan Damkar turut dikerahkan.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya:
1. Evaluasi Kinerja DPRD – Mendesak efisiensi anggaran perjalanan dinas agar dialihkan untuk penanganan banjir dan krisis air bersih.
2. Penanganan Banjir – Menuntut normalisasi drainase dan sungai secara menyeluruh.
3. Pemberantasan Tambang Ilegal – Mendesak penindakan terhadap aktivitas tambang tanpa izin.
4. Transparansi Proyek – Menolak dugaan praktik “fee” proyek hingga 20 persen.
5. Perlindungan Hak Lahan – Menolak penggusuran sewenang-wenang dan konflik agraria.
6. Pencemaran Lingkungan – Mendesak penanganan serius dugaan pencemaran di sekitar PT. SDE.
7. Kesejahteraan Nelayan – Menuntut perlindungan hak nelayan tradisional dan ketersediaan BBM subsidi.
Komitmen DPRD dan Eksekutif – Menuntut APBD 2026 fokus pada banjir, kekeringan, dan efisiensi perjalanan dinas.
Koordinator aksi, Wahid Hasyim, S.H., menegaskan aspirasi ini bukan sekadar kritik. “Kami hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat. DPRD dan pemerintah harus lebih serius, transparan, dan proaktif menanggapi persoalan banjir, lahan, hingga kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti semua tuntutan.
“Semua fraksi sudah menyampaikan komitmen. Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini, dan semoga langkah kami benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat Kotabaru,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi damai ini menjadi evaluasi bagi DPRD untuk bekerja lebih responsif ke depan untuk lebih baik lagi. (Gusti Mahmuddin Noor)
