Sebagai upaya memperkuat sinergi transformasi digital di daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria yang berlangsung selama tiga hari.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, serta turut menghadirkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi.
Acara ini diikuti oleh perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Dalam kesempatan tersebut, BSSN bersama Pemprov Kalsel memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Acara ini diikuti oleh perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Dalam kesempatan tersebut, BSSN bersama Pemprov Kalsel memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Untuk kategori Indeks KAMI, tiga daerah terbaik diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin.
Sementara untuk kategori pembentukan tim CSIRT tercepat, penghargaan diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala BSSN RI Nugroho Sulistiyadi Budi bersama Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim.
Kepala BSSN RI, Nugroho Sulistiyadi Budi mengapresiasi pelaksanaan Rakerda dan Komdiphoria yang dinilai sebagai bukti komitmen Pemprov Kalsel dalam membangun pemerintahan digital yang aman dan modern.
“Provinsi Kalsel termasuk yang tercepat membentuk tim CSIRT di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di Indonesia, baru ada enam provinsi yang memiliki tim CSIRT lengkap di seluruh tingkatan pemerintah, dan Kalsel masuk sebagai provinsi kedua tercepat. Bahkan, Kalsel menjadi provinsi pertama yang melaksanakan penilaian indeks kematangan keamanan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Nugroho, Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan, capaian ini menunjukkan responsivitas Pemprov Kalsel dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, mudah, cepat, dan aman. “BSSN siap bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk menjaga serta memperkuat infrastruktur pemerintahan digital,” tambahnya.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan sesuai perkembangan zaman.
“Hal ini sejalan dengan visi Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, serta grand design Reformasi Birokrasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui forum ini, saya berharap lahir rumusan yang jelas untuk percepatan digitalisasi daerah, sehingga layanan publik hadir dengan standar lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan tetap aman,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menambahkan bahwa Rakerda dan Komdiphoria akan mengawal berbagai inovasi layanan publik agar lebih transparan dan berkualitas. “Kegiatan ini juga dirangkai dengan sejumlah agenda dan materi dari narasumber Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, serta BSSN RI,” pungkasnya. (MC Kalsel/Banjarhits.co)
