Anggota DPRD Balangan, Supianor, mengingatkan Pemkab Balangan agar tidak lengah dalam menjaga keseimbangan fiskal, menyusul revisi APBD 2025.
Revisi ini dilakukan setelah pencairan dana transfer pusat sebesar Rp226 miliar atau sekitar 7,35 persen dari pagu anggaran murni.
Menurutnya, kenaikan belanja daerah yang mencapai Rp3,993 triliun di tengah penurunan pendapatan menjadi sinyal peringatan serius terhadap risiko defisit.
“Risiko defisit tidak bisa dianggap remeh. Pembiayaan memang dinaikkan, tapi harus dijalankan secara disiplin dan tepat sasaran,” ujar legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, belum lama tadi.
Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penyesuaian anggaran, namun tak akan melepas pengawasan terhadap efektivitas program kerja yang diajukan pemda.
“Kami ingin belanja daerah menghasilkan manfaat nyata, bukan hanya menyerap anggaran,” tegasnya.
Strategi pembiayaan menjadi andalan dalam revisi ini. Pemerintah daerah menaikkan pembiayaan netto hingga 91,53 persen, yakni mencapai Rp637,9 miliar. Dana tersebut bersumber dari SiLPA, dividen BUMD, serta penyertaan modal.
Supianor mengingatkan, agar program yang dirancang OPD tetap realistis dan terukur, apalagi dalam situasi fiskal yang semakin terbatas. “Setiap rupiah dalam perubahan ini harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di atas kertas, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sebagai informasi, revisi anggaran tahun ini membuat total APBD Balangan meningkat tipis menjadi Rp3,993 triliun. Namun, tantangan terbesar bukan pada kenaikan nominal, melainkan bagaimana pelaksanaannya dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat tanpa membebani fiskal daerah. (Didi Juaidinoor)