© Copyright |
Jakarta, - Presiden Bank Dunia David Malpass berencana untuk mundur setahun sebelum masa jabatannya berakhir. Bank Dunia mengumumkan David Malpass akan mundur dari jabatannya pada 30 Juni mendatang usai menjabat lebih dari empat tahun.
"Merupakan kehormatan dan keistimewaan yang luar biasa untuk dapat melayani sebagai Presiden lembaga pembangunan utama dunia," kata Malpass dilansir dari CNN, Rabu (15/2).
"Dengan negara-negara berkembang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya bangga Bank Dunia telah merespons dengan kecepatan, skala, inovasi, dan dampak (yang besar)," sambungnya.
Mantan Presiden AS Donald Trump menunjuk Malpass sebagai presiden Bank Dunia pada 2019 untuk periode lima tahun. Sebagai pemegang saham terbesar, Amerika Serikat secara tradisional menunjuk wakilnya di Bank Dunia.
Selama masa jabatannya, Bank Dunia menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi global dan perang Rusia-Ukraina. Mengatasi krisis itu, Malpass fokus pada kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang pemerintah, dan membantu mengurangi kemiskinan.
Meski demikian, bukan berarti Malpass lepas dari kontroversi. Selama menjabat, ia dikritik oleh aktivis lingkungan setelah enggan menerima konsensus ilmiah bahwa pembakaran bahan bakar fosil yang terjadi akibat pendanaan yang diberikan Bank Dunia berbahaya menghangatkan planet ini. Hal ini terjadi dalam panel soal lingkungan, September tahun lalu.
Usai dihujani kritik, banyak orang yang menuntut pengunduran dirinya. Namun, Malpass mengaku ia bukan seorang 'penyangkal' terkait isu iklim. Ia meyakini emisi bahan bakar fosil jelas berkontribusi terhadap pemanasan global.
Menurutnya, Bank Dunia juga mencatat pembiayaan iklim meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2022 menjadi rekor US$32 miliar.
Lebih jauh, Malpass menjelaskan ia akan mengejar tantangan baru dan menurutnya ini adalah kesempatan untuk transisi kepemimpinan di Bank Dunia.
Kosongnya jabatan ini juga memberikan kesempatan bagi Presiden Joe Biden untuk mencalonkan pejabat yang dapat menerapkan visi energi hijau pemerintah. Termasuk untuk membantu memerangi perubahan iklim sambil menurunkan biaya energi untuk keluarga.
(Sumber: CNNIndonesia)