DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi solusi sementara agar aktivitas nelayan tetap berjalan di tengah kendala administrasi perkapalan.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili masyarakat dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero menyampaikan keluhan nelayan mengenai keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan administrasi ini dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas melaut, bahkan memicu peningkatan biaya operasional para pemilik kapal.
Nelayan berharap adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih intensif antara pemilik kapal dan instansi berwenang agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa proses penerbitan dokumen kapal masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kelengkapan administrasi dan tahapan pengukuran kapal.
Pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong percepatan penyelesaian dokumen kapal nelayan.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan kelonggaran terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih menyelesaikan pengurusan dokumen kapal.
"Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan," ungkapnya.
Dukungan penyelesaian persoalan tersebut juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, baik dalam membantu penyelesaian administrasi kapal maupun memastikan pengawasan aktivitas pelayaran tetap berjalan.
Dalam pembahasan, anggota DPRD turut menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat keterlambatan dokumen kapal. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan kehidupan dari hasil melaut.
Karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menutup RDP, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah poin kesepakatan sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.
Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi seluruh dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna mempercepat penyelesaian dokumen perikanan nelayan.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD berharap persoalan administrasi perkapalan dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dan pelayanan yang lebih efektif.
Bagi masyarakat pesisir, kepastian dokumen kapal bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga menyangkut keselamatan pelayaran, kelancaran aktivitas melaut, dan keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan di Kabupaten Kotabaru. (Gusti Mahmuddin Noor)
