Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Gubernur Kalimantan Selatan kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Hal itu kembali diingatkan Gubernur H. Muhidin usai kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana menghadapi Karhutla di Halaman Kantor Pemprov Kalsel pada Senin (6/7/2026).
Menurut Gubernur, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
“Kita ingatkan kembali agar masyarakat tidak membakar lahan dan secepatnya melaporkan apabila mengetahui ada titik api di sekitar wilayahnya,” pesan Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki puncak musim kemarau 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Apel dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, pimpinan instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, Satpol PP dan Damkar, dunia usaha, hingga relawan kebencanaan.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla harus memasuki fase siaga penuh. Kesiapan personel, peralatan, hingga sistem komando dinilai menjadi faktor utama dalam menekan risiko kebakaran yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau.
“Seluruh personel maupun sarana prasarana harus dipastikan siap mulai hari ini. Tingkatkan patroli terpadu, perkuat deteksi dini titik panas, dan lakukan pemadaman secepat mungkin sejak kebakaran pertama kali terdeteksi,” tegas Muhidin.
Menurutnya, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tetap menggunakan satu sistem komando yang dipimpin langsung oleh gubernur, dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana. Pola tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi lintas instansi sehingga penanganan di lapangan menjadi lebih efektif.
Usai memimpin apel, Muhidin mengungkapkan kondisi cuaca tahun ini perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dari kondisi normal dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September.
Kondisi tersebut mulai tercermin dari meningkatnya jumlah titik panas di Kalimantan Selatan. Sepanjang Juni 2026 terpantau sebanyak 629 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 42 hektare, meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Sementara secara kumulatif sejak awal tahun hingga awal Juli 2026, telah tercatat 1.678 titik panas dan 41 kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
“Data ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak lengah. Pencegahan harus menjadi prioritas karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas,” ujarnya.
Muhidin menjelaskan, sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kini telah menetapkan status siaga karhutla. Adapun Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada status waspada.
Selain itu, kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor tetap menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan gambut.
Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal serta embung untuk menjaga tinggi muka air lahan gambut, hingga meningkatkan frekuensi patroli terpadu di kawasan rawan.
Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, apel ditutup dengan simulasi penanggulangan karhutla yang melibatkan personel gabungan. Simulasi tersebut memperagakan prosedur penanganan mulai dari deteksi awal, koordinasi lintas instansi, pengerahan personel dan peralatan, hingga proses pemadaman kebakaran sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau 2026. (md/Adpim)
