Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih dihimpit kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli, dan sulitnya akses ekonomi bagi kelompok bawah, publik Banjarmasin justru disuguhi berbagai polemik anggaran yang memunculkan pertanyaan serius mengenai sensitivitas sosial dan integritas kekuasaan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Mulai dari isu rehabilitasi rumah jabatan yang bernilai besar, pengadaan konsumsi susu dan buah dengan anggaran fantastis, hingga polemik pengadaan gorden yang nilainya mencapai miliaran rupiah, semuanya membentuk satu persepsi publik tentang munculnya pola hedonisme kekuasaan yang semakin sulit dibantah.
Di tengah rakyat yang berjuang mempertahankan hidup, kekuasaan justru terlihat sibuk mempercantik simbol-simbol kemewahannya sendiri. Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif pengelolaan anggaran, tetapi menyangkut dimensi etik dan moral dari penggunaan kekuasaan publik di tengah penderitaan sosial masyarakat.
Polemik mengenai penggunaan anggaran daerah sebenarnya bukan hal baru dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Namun yang membuat persoalan ini menjadi sensitif adalah konteks sosial masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi cukup berat pasca ketidakstabilan ekonomi nasional dan meningkatnya beban kebutuhan hidup perkotaan. Dalam situasi seperti itu, publik tentu berharap pemerintah hadir dengan empati sosial yang tinggi, memperlihatkan kesederhanaan, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat luas dibanding kepentingan fasilitas elite birokrasi. Akan tetapi ketika yang muncul justru pengeluaran-pengeluaran yang bernuansa kemewahan dan tidak memiliki urgensi langsung terhadap kepentingan rakyat, maka wajar apabila publik mempertanyakan orientasi moral dari kekuasaan itu sendiri.
Rehabilitasi ruang kerja misalnya, dalam perspektif administratif mungkin dapat dijustifikasi sebagai bagian dari kebutuhan fasilitas pemerintahan. Namun persoalannya tidak berhenti pada aspek legalitas administratif semata. Persoalan utamanya adalah sensitivitas sosial dan kepantasan etika di tengah realitas masyarakat yang masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Ketika masyarakat masih berhadapan dengan jalan lingkungan rusak, persoalan drainase, banjir, kawasan kumuh, pengangguran, hingga keterbatasan pelayanan publik, maka pengeluaran besar untuk mempercantik fasilitas elite kekuasaan akan selalu dibaca publik sebagai bentuk ketimpangan prioritas pembangunan.
Lebih ironis lagi ketika muncul isu mengenai pengadaan konsumsi susu dan buah dengan nominal anggaran yang dinilai berlebihan oleh masyarakat. Dalam logika birokrasi mungkin pengadaan tersebut dianggap bagian dari kebutuhan operasional tertentu, namun di mata rakyat kecil, hal semacam itu menghadirkan kontras sosial yang sangat tajam. Di saat sebagian masyarakat harus menghitung uang belanja harian, memikirkan biaya sekolah anak, dan bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, elite birokrasi justru terlihat hidup dalam fasilitas yang jauh dari kesederhanaan. Kontras inilah yang kemudian melahirkan kemarahan sosial karena masyarakat merasa kekuasaan semakin kehilangan empati terhadap realitas kehidupan rakyat biasa.
Puncak kemarahan publik kemudian muncul ketika isu pengadaan gorden bernilai miliaran rupiah menjadi perhatian masyarakat luas. Dalam konteks psikologi sosial, angka miliaran rupiah untuk pengadaan fasilitas semacam itu bukan hanya dipahami sebagai angka administratif, tetapi sebagai simbol dari gaya hidup kekuasaan yang semakin eksklusif dan terputus dari denyut kehidupan rakyat. Publik tidak sekadar mempersoalkan gordennya, tetapi mempersoalkan mentalitas kekuasaan yang dianggap terlalu nyaman hidup dalam kemewahan birokrasi di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan berbagai persoalan ekonomi sehari-hari.
Fenomena seperti ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam cara sebagian elite pemerintahan memahami makna kekuasaan. Jabatan publik yang seharusnya dipahami sebagai amanah untuk melayani masyarakat justru perlahan bergeser menjadi simbol status sosial dan ruang menikmati privilese birokrasi. Kekuasaan akhirnya tidak lagi tampil dalam wajah kesederhanaan dan pelayanan, tetapi dalam bentuk simbol kemewahan yang dipertontonkan secara terbuka kepada publik. Dalam situasi seperti ini, pemerintah kehilangan sensitivitas moral terhadap rasa keadilan masyarakat.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya gejala hedonisme birokrasi yang semakin menguat di tingkat pemerintahan daerah. Hedonisme kekuasaan bukan hanya soal kemewahan material semata, tetapi juga tentang cara berpikir elite yang merasa fasilitas negara adalah bagian dari hak eksklusif yang harus dinikmati secara maksimal. Akibatnya, orientasi penggunaan anggaran sering kali tidak lagi didasarkan pada kebutuhan publik yang paling mendesak, melainkan pada kepentingan memperkuat kenyamanan dan citra simbolik elite kekuasaan itu sendiri.
Padahal dalam tradisi pemerintahan yang sehat, kekuasaan seharusnya dibangun di atas prinsip keteladanan moral dan kesederhanaan. Seorang pemimpin publik idealnya mampu menunjukkan empati sosial melalui gaya hidup dan kebijakan yang mencerminkan kedekatan dengan rakyat. Ketika rakyat hidup dalam keterbatasan, maka pejabat publik seharusnya menjadi pihak pertama yang menunjukkan pengendalian diri dalam penggunaan fasilitas negara. Sebab legitimasi moral kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan administratif, tetapi juga oleh sensitivitas sosial terhadap kondisi masyarakat.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena terjadi di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik dan birokrasi. Masyarakat hari ini semakin kritis dalam memantau penggunaan anggaran publik, terutama di era digital ketika informasi mengenai proyek dan pengadaan dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat akan mudah memicu gelombang kritik dan kemarahan publik yang luas.
Yang menarik, kemarahan publik sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada besar kecilnya angka anggaran, tetapi lebih pada simbol ketimpangan sosial yang dipancarkan dari kebijakan tersebut. Masyarakat melihat adanya jarak yang semakin lebar antara elite pemerintahan dan rakyat biasa. Ketika pejabat hidup dalam fasilitas mewah sementara rakyat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka yang muncul bukan hanya kecemburuan sosial, tetapi juga krisis legitimasi terhadap kekuasaan itu sendiri.
Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana politik pencitraan sering kali gagal menutupi realitas sosial yang dirasakan masyarakat secara langsung. Pemerintah mungkin dapat membangun narasi keberhasilan pembangunan melalui media sosial dan berbagai kanal komunikasi publik, tetapi rakyat tetap akan menilai pemerintah berdasarkan pengalaman konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi sementara elite birokrasi terlihat menikmati kemewahan fasilitas negara, maka narasi keberhasilan pembangunan akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik.
Di sisi lain, persoalan ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa seluruh pengeluaran telah sesuai prosedur administratif, karena publik hari ini menuntut lebih dari sekadar legalitas formal. Masyarakat juga ingin mengetahui urgensi, rasionalitas, dan sensitivitas sosial dari setiap penggunaan anggaran publik. Sebab dalam demokrasi modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
Jika pola penggunaan anggaran seperti ini terus berlangsung tanpa evaluasi serius, maka dampaknya bukan hanya pada menurunnya kepercayaan publik, tetapi juga pada lahirnya sinisme sosial terhadap seluruh proses pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya bahwa kekuasaan hanya bekerja untuk melayani kepentingan elite birokrasi, sementara rakyat kecil hanya menjadi objek retorika politik setiap musim pemilu. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi lokal dan stabilitas sosial masyarakat.
Lebih jauh lagi, hedonisme kekuasaan dapat melahirkan budaya birokrasi yang salah arah. Aparatur pemerintahan tidak lagi berlomba menunjukkan kinerja dan inovasi pelayanan publik, tetapi justru sibuk mengejar simbol status, fasilitas, dan kenyamanan jabatan. Akibatnya, birokrasi kehilangan orientasi utamanya sebagai instrumen pelayanan masyarakat dan berubah menjadi ruang reproduksi privilese kekuasaan yang terus diwariskan secara struktural.
Dalam konteks ini, kritik publik seharusnya tidak dipahami sebagai ancaman politik semata, tetapi sebagai alarm sosial bahwa masyarakat sedang menuntut perubahan orientasi kekuasaan yang lebih berpihak kepada rakyat. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa kepercayaan publik adalah modal politik paling penting dalam menjalankan pemerintahan. Ketika kepercayaan itu terkikis akibat kesan arogan dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, maka legitimasi kekuasaan akan melemah meskipun secara administratif pemerintahan tetap berjalan.
Banjarmasin sebagai kota yang memiliki sejarah panjang budaya sungai dan kehidupan masyarakat yang egaliter sesungguhnya memiliki nilai sosial yang kuat mengenai kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat. Karena itu, masyarakat Banjar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perilaku elite yang dianggap berlebihan dalam mempertontonkan kemewahan kekuasaan. Budaya sosial masyarakat yang terbiasa hidup dalam solidaritas dan kesederhanaan membuat simbol-simbol kemewahan birokrasi mudah dibaca sebagai bentuk arogansi sosial yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat itu sendiri.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat seperti pengendalian inflasi daerah, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, perbaikan infrastruktur lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan semacam itu akan jauh lebih bermakna bagi masyarakat dibanding proyek-proyek fasilitas elite yang manfaat sosialnya sangat terbatas.
Persoalan ini juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Harus ada keberanian untuk membangun budaya birokrasi yang lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebab di tengah tekanan ekonomi masyarakat, setiap rupiah anggaran negara seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab moral dan sensitivitas sosial, bukan sekadar dihabiskan atas nama prosedur administratif yang legal secara formal.
Pada akhirnya, publik tidak sedang menuntut pejabat hidup miskin atau anti fasilitas, tetapi masyarakat ingin melihat adanya empati, kepantasan, dan kesadaran moral dalam penggunaan kekuasaan. Rakyat ingin merasa bahwa pemerintah memahami kesulitan hidup mereka dan berusaha menempatkan kepentingan masyarakat di atas kenyamanan elite birokrasi. Ketika rasa empati itu hilang, maka hubungan emosional antara pemerintah dan rakyat akan mengalami keretakan yang serius.
Kasus polemik rehab rumah jabatan, konsumsi susu dan buah, hingga gorden miliaran rupiah sesungguhnya bukan sekadar kontroversi anggaran biasa, tetapi cermin dari pertarungan nilai tentang untuk siapa sebenarnya kekuasaan dijalankan. Apakah kekuasaan hadir untuk melayani rakyat dengan kesederhanaan dan integritas, atau justru berubah menjadi ruang mempertontonkan kemewahan di tengah rakyat yang masih mendayung kehidupannya dalam arus kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Sebab sejarah selalu menunjukkan bahwa kekuasaan yang kehilangan empati sosial pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya sendiri.
Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)
