Tunjukkan perhatian terhadap inflasi sekaligus Pendidikan Antikorupsi, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, hadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.
Rakor yang diikuti secara daring dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, pada Senin (11/5/2026) diawali dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang ditandai dengan penyerahan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) secara simbolis kepada Perwakilan Pemerintah Daerah.
Peluncuran ini merupakan bentuk kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dengan dihadiri Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan Wamendagri, Akhmad Wiyagus.
Gubernur H Muhidin, melalui Dinansyah menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel beserta seluruh unsur terkait, mendukung penuh peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini, sebagai sebuah upaya untuk memberikan edukasi terkait Pendidikan Antikorupsi sejak dini, untuk menjaga anak-anak dan generasi muda di Provinsi Kalsel dari tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Usai peluncuran buku, rakor dilanjutkan dengan rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu, untuk memantau perkembangan inflasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta mengetahui komoditas-komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi dan untuk mengetahui apa penyebab serta bagaimana solusinya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan pada rakor, diketahui bahwa IPH di Provinsi Kalsel pada minggu pertama Mei 2026 mengalami penurunan sebesar minus 0,83 persen.
Hal ini turut disampaikan Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, didampingi Plh Kepala BPS Kalsel, Ahmad Muzakkir, bahwa IPH di Kalsel cenderung stabil, dan kalaupun ada kenaikan harga, masih aman dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pada minggu pertama Mei 2026 ini, seperti yang kita lihat dari data tadi, IPH di Kalsel cenderung stabil, dan tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan. Kalau pun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali di bawah HET,” sampainya.
Beberapa komoditas tersebut disebutkan adalah beras medium dan minyak goreng, yang terjadi di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu.
Untuk inflasi di Kalsel, berdasarkan data BPS Kalsel pada awal Mei 2026, diketahui bahwa inflasi year on year pada April 2026 sebesar 3,67 persen, yang dipengaruhi kenaikan harga sepuluh indeks kelompok pengeluaran.
Sedangkan month to month April 2026 terhadap Maret 2026 di Provinsi Kalsel, terjadi deflasi sebesar minus 0,04 persen dan untuk year to date bulan April 2026 terjadi inflasi sebesar 1,52 persen.
Pada Rakor Lintas SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Kamis (7/5) yang lalu, Gubernur Kalsel H Muhidin juga telah menyampaikan arahan, khususnya kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, untuk terus memantau dan mengontrol inflasi serta perkembangan harga komoditas-komoditas di Kalsel, serta melaporkan langsung setiap updatenya kepada Gubernur.
Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel dan perwakilan Kamar Dagang Indonesi (KADIN) Provinsi Kalsel. (Ran/Adpim)
