Dorongan agar pelayanan perizinan lebih dekat dengan masyarakat mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (19/5/2026).
Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Andi Rustianto, menilai pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan langsung, khususnya dalam pengurusan perizinan usaha berbasis digital.
Dalam penyampaiannya, Andi Rustianto menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara langsung di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu pelaku usaha mikro dan kecil mengakses layanan perizinan usaha berbasis digital.
Menurutnya, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya mudah dijangkau seluruh pelaku UMKM, terutama masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses layanan administrasi.
Karena itu, Fraksi PAN mendorong agar pemerintah daerah menghadirkan layanan OSS keliling sebagai bentuk jemput bola pelayanan publik kepada masyarakat.
“Salam pemuda. Pemerintah daerah jangan hanya menunggu di kantor. Kita harus hadir langsung membantu masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang masih terkendala literasi digital,” ujar Rustianto.
Ia menilai transformasi digital dalam sistem perizinan memang menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Namun, menurutnya, digitalisasi pelayanan harus tetap dibarengi dengan pendampingan nyata di lapangan agar masyarakat kecil tidak tertinggal dalam proses administrasi usaha.
Andi juga menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Karena itu, akses perizinan yang mudah dan cepat dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Selain menyoroti pelayanan perizinan, Andi Rustianto turut mengingatkan pentingnya pengawasan berbasis risiko dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara serius agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun pelanggaran tata ruang.
Menurutnya, semangat pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, responsif, dan berpihak kepada pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Melalui pandangan Fraksi PAN tersebut, DPRD Tanah Bumbu diharapkan dapat mendorong lahirnya regulasi perizinan yang tidak hanya mempercepat investasi, tetapi juga memberikan kemudahan, perlindungan, dan pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha kecil di daerah.(Gunawan)
