Memasuki usia 79 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdiri di persimpangan sejarah yang menentukan. Organisasi yang sejak kelahirannya mengusung misi keislaman dan keindonesiaan ini tidak hanya diuji oleh perubahan zaman, tetapi juga oleh arah moral dan intelektual kader-kadernya sendiri. Di titik inilah muncul paradoks: HMI tidur di satu bantal yang sama, namun bermimpi tentang masa depan yang berbeda-beda.
Sejak awal, HMI dirancang sebagai rahim intelektual independen, kader yang berpikir merdeka, kritis terhadap kekuasaan, dan berpihak pada kepentingan umat serta bangsa. Independensi ini bukan slogan kosong, melainkan prasyarat etik agar intelektual tidak tergelincir menjadi alat legitimasi kekuasaan. Namun dalam perjalanan panjangnya, cita-cita ini sering kali berhadapan dengan realitas praksis yang tidak selalu ideal.
Di satu sisi, masih tumbuh kader-kader HMI yang menjaga jarak kritis terhadap negara dan pasar. Mereka menjadikan ilmu sebagai alat pembebasan, bukan sekadar tangga karier. Intelektual jenis ini sadar bahwa pengetahuan memiliki tanggung jawab sosial, ia harus bersuara saat ketidakadilan dilembagakan dan ketika kekuasaan menyimpang dari nilai-nilai konstitusional serta moral keislaman.
Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri lahir pula apa yang bisa disebut sebagai “intelektual tukang”. Mereka berpendidikan, fasih bicara demokrasi dan keadilan, tetapi pengetahuannya disewakan pada kepentingan jangka pendek. Kritik diganti dengan pembenaran, idealisme ditukar dengan akses, dan independensi dilebur menjadi loyalitas transaksional. Intelektual jenis ini tidak bertanya “apa yang benar”, melainkan “siapa yang berkuasa”.
Fenomena ini bukan semata persoalan individu, melainkan cerminan dari krisis nilai yang lebih luas. Ia tumbuh subur dalam ekosistem politik dan ekonomi yang memuja kedekatan kekuasaan ketimbang kualitas gagasan. Dalam sistem semacam ini, intelektual tidak lagi diposisikan sebagai penyangga nurani publik, melainkan sebagai vendor opini, siap dipanggil saat dibutuhkan, lalu disisihkan ketika dianggap tidak relevan. HMI, sadar atau tidak, ikut terpapar logika ini.
Kampus yang seharusnya menjadi ruang produksi kritik pun kian terkooptasi oleh kepentingan modal dan birokrasi. Mahasiswa didorong untuk cepat “siap kerja”, bukan siap berpikir. Dalam konteks ini, organisasi ekstra kampus seperti HMI justru memikul tanggung jawab lebih besar: menjaga api intelektualisme kritis agar tidak padam oleh arus teknokratisme dangkal.
Sayangnya, proses kaderisasi sering kali terjebak pada rutinitas administratif dan simbolik. Diskusi ideologis bergeser menjadi formalitas, sementara pembacaan atas realitas sosial-politik kehilangan kedalaman analitis. Ketika tradisi membaca, menulis, dan berdebat tidak lagi menjadi napas utama, maka jangan heran jika kader mudah tergoda oleh jalan pintas kekuasaan.
Lebih problematik lagi, sebagian alumni yang telah masuk ke lingkar kekuasaan justru mereproduksi pola patronase kepada junior-juniornya. Relasi intelektual berubah menjadi relasi klientelistik. Dalam situasi ini, kritik dianggap pembangkangan, dan loyalitas personal lebih dihargai ketimbang integritas moral. Di titik inilah HMI berisiko kehilangan roh perjuangannya.
Padahal, Islam yang menjadi fondasi nilai HMI secara tegas menempatkan ilmu sebagai amanah. Ilmu tidak boleh diperalat untuk menutupi kebatilan, apalagi menjadi pembenar kezaliman. Intelektual Muslim semestinya berdiri di barisan kejujuran, meski itu berarti berjarak dengan kekuasaan. Tanpa keberanian etik ini, keislaman hanya berhenti pada simbol, bukan praksis.
Dalam konteks kebangsaan, Indonesia hari ini membutuhkan lebih banyak intelektual yang berani mengatakan “tidak” ketika negara keliru, dan “cukup” ketika oligarki melampaui batas. Demokrasi prosedural tanpa kritik substantif hanya akan melahirkan stabilitas semu. Di sinilah HMI seharusnya mengambil peran strategis sebagai kekuatan penyeimbang, bukan sekadar penonton atau penggembira kekuasaan.
Milad ke-79 semestinya menjadi momentum muhasabah kolektif. HMI perlu kembali bertanya: hendak melahirkan intelektual macam apa untuk Indonesia hari ini? Intelektual yang berdiri tegak dengan integritas, atau yang lincah menyesuaikan diri demi posisi? Pertanyaan ini krusial, karena masa depan HMI tidak ditentukan oleh usia organisasinya, melainkan oleh kualitas mimpi yang diperjuangkan kader-kadernya.
Milad ini juga harus dibaca sebagai panggilan regenerasi gagasan. HMI tidak kekurangan kader cerdas, tetapi membutuhkan keberanian untuk membangun kultur intelektual yang disiplin dan radikal dalam berpikir. Radikal di sini bukan berarti ekstrem, melainkan menyentuh akar persoalan, bukan berhenti di permukaan.
Jika HMI gagal melakukan koreksi internal, maka perbedaan mimpi di atas satu bantal akan makin lebar jurangnya. Namun jika HMI berani kembali pada khitah intelektual independen, memadukan iman, ilmu, dan keberpihakan pada keadilan, maka usia 79 tahun bukanlah senjakala, melainkan pintu menuju kebangkitan baru.
Pada akhirnya, satu bantal memang bisa dipakai bersama, tetapi mimpi menentukan arah perjalanan. Sejarah tidak pernah netral. Ia akan mencatat apakah HMI memilih tetap menjadi rahim intelektual merdeka, atau justru larut dalam barisan intelektual tukang yang pandai bicara namun kehilangan arah. Pilihannya jelas, dan waktunya adalah sekarang.
Penulis: Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si
(Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
