Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Rapat Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) dengan lokus di Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Manuntung Lantai III Sekretariat Daerah Kotabaru, sebagai bagian dari evaluasi tahunan program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di daerah.
Kepala Dinas DP3APPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, M.PH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan tahap kedua di tahun 2025 dan berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi desa lokus.
“Ini merupakan evaluasi kita yang kedua di tahun 2025. Sebenarnya periode ini sudah masuk evaluasi final oleh tim provinsi, namun karena ada perubahan mekanisme, maka kegiatan tahun ini bersifat pembinaan hingga akhir tahun,” jelasnya.
Sri Sulistiyani menambahkan, evaluasi mandiri dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program lintas sektor telah berjalan sesuai rencana. Hasilnya akan dijadikan bahan laporan kepada Tim PK2D Provinsi Kalimantan Selatan.
“Semoga di tahun 2026 nanti, program yang belum terealisasi karena kendala anggaran atau faktor lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Hasil pembinaan tahun ini juga menjadi dasar perencanaan kegiatan tahun berikutnya,” tambahnya.
Menurutnya, tim provinsi dijadwalkan akan melakukan evaluasi akhir pada April 2026, dengan harapan hasil pendampingan di Desa Sampanahan dapat meningkat signifikan dan meraih kategori utama, seperti empat desa di Kotabaru yang sebelumnya mendapat penghargaan tingkat provinsi.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Jurainah, SE, MM, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kotabaru, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, penguatan karakter, serta perlindungan anak. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Jurainah juga mengapresiasi kontribusi lintas perangkat daerah yang telah melaksanakan berbagai program strategis, seperti pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, bantuan sosial, hingga kegiatan literasi masyarakat.
“Seluruh program ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Desa Sampanahan,” tambahnya.
Dalam laporan hasil evaluasi yang disampaikan tim DP3APPKB, Desa Sampanahan menunjukkan peningkatan di sejumlah indikator ketahanan keluarga, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat.
Dari lima dimensi dan 29 indikator penilaian, diketahui bahwa :
1. Ketahanan fisik memperoleh skor tertinggi, yakni 89,87 persen
2. Legalitas dan struktur keluarga mencapai 75,83 persen.
3. Sementara aspek ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya masih berada di bawah 75 persen.
Sri Sulistiyani menjelaskan, aspek yang perlu ditingkatkan mencakup pendampingan anak dalam penggunaan media digital, peningkatan ekonomi keluarga, serta penguatan kegiatan sosial budaya di tingkat desa.
“Nilai rata-rata indeks ketahanan keluarga di Desa Sampanahan berada pada kisaran 70-an. Target kita ke depan adalah menembus angka 80 agar masuk kategori utama,” ujarnya.
Kepala Desa Sampanahan, Wahid Rifani, menyampaikan apresiasi atas pendampingan berbagai instansi yang dinilai membantu desa dalam administrasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Selama ini pembinaan dari kabupaten sangat membantu, terutama dalam administrasi dan kegiatan PKK. Kami berharap ke depan pembinaan bisa lebih fokus per Pokja agar hasilnya lebih maksimal,” katanya.
Wahid juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarsektor agar program yang direncanakan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ia mencontohkan beberapa dukungan yang telah diterima desa, seperti bantuan rumah sehat dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta bibit ikan dari Dinas Perikanan, yang menurutnya masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan pendampingan.
Melalui rapat evaluasi tersebut, seluruh peserta — termasuk Forum PK2D Kabupaten Kotabaru, Camat Sampanahan, TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, serta perwakilan lintas SKPD — menyepakati pentingnya tindak lanjut bersama terhadap indikator-indikator yang masih lemah.
Sri Sulistiyani menegaskan, keberlanjutan program tidak berhenti pada penilaian semata, tetapi harus berfokus pada perubahan nyata di masyarakat.
“Harapan kami, desa lokus seperti Sampanahan tidak hanya bersinar saat penilaian, tetapi juga terus melaksanakan intervensi lintas sektor secara berkelanjutan demi terwujudnya keluarga yang tangguh, sehat, dan sejahtera,” pungkasnya.(Gusti Mahmuddin Noor)
