BATULICIN - DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna untuk menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Agenda penting ini berlangsung pada Senin (7/7/2025) dan menjadi momen evaluasi kinerja keuangan daerah sekaligus bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat ini dihadiri oleh anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, kepala SKPD, serta Direktur PT BJU dan PDAM Tanah Bumbu. Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, tidak bisa hadir dan diwakili oleh Staf Ahli Bupati, Wisnu Putu Wardana.
Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wisnu, Bupati menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRD atas kerja keras dalam membahas LPj APBD 2024 hingga disepakati bersama.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 320 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, serta Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK,” ungkapnya.
Bupati menekankan bahwa pengesahan Perda LPj APBD 2024 mencerminkan kekompakan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan mandat rakyat.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, guna mempercepat proses dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang kita cintai ini,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Tanah Bumbu akan mengajukan permohonan nomor register ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan agar Perda ini segera diberlakukan.
“Sehingga setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud,” Kata Bupati. (Gunawan)
