Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Balangan menggelar kegiatan Penguatan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sekaligus meluncurkan Inovasi Proper PKN II Aplikasi SIGAB Kencana Link Destana di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut difasilitasi dan didukung oleh jajaran Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Kemendagri dan dihadiri kepala SKPD yakni Kepala Dinsos dan Dinas PMD, para Camat serta Kasi Trantib di Pemerintah Kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran Direktorat MPBK Kemendagri yang telah menerima rombongan Kabupaten Balangan.
Ia menegaskan kegiatan penguatan KENCANA dan peluncuran aplikasi SIGAB Kencana Link Destana merupakan wujud sinergi, implementasi, dan komitmen nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Menurutnya, kebijakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) menjadi jembatan penting dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana hingga tingkat kecamatan dan desa.
"Melalui program KENCANA ini, kapasitas camat dan kasi trantib yang menangani urusan kebencanaan di tingkat kecamatan perlu terus diperkuat melalui arahan dan pembekalan dari Direktorat MPBK," ujar Fakhriyanto.
Sekretaris Daerah juga menjelaskan, inovasi Aplikasi SIGAB Kencana Link Destana yang merupakan Proper PKN II dari Kalak BPBD Balangan H. Rahmi tersebut telah terhubung langsung dengan Aplikasi SIKENCANA milik Kemendagri dan katalog ketangguhan BNPB.
Aplikasi diharapkan dapat membantu akses data kebencanaan secara terpadu, termasuk peta rawan bencana desa, hingga program penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
Lebih lanjut, ia berharap, aplikasi tersebut dapat mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana di daerah serta menyediakan data kebencanaan yang dibutuhkan secara cepat dan terintegrasi.
Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kami bangga dapat hadir di Direktorat MPBK dan berharap memperoleh banyak pelajaran dari kegiatan ini. Semoga program ini berjalan berkelanjutan dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta masyarakat dalam menghadapi bencana,"tambahnya. (Didi Juaidinoor)
